Cuwittan.com — Di tengah pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus dikebut dengan dukungan puluhan ribu pekerja dan komitmen kuat dari APBN, muncul kembali satu pertanyaan besar “ke mana hilangnya proyek BUMN Tower?”
Gedung supertinggi yang sempat digadang-gadang menjadi pencakar langit tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 778 meter dan 138 lantai itu kini seolah lenyap dari peta proyek strategis nasional. Padahal, pada awal wacana, BUMN Tower disebut akan menjadi ikon utama IKN, setara dengan Burj Khalifa di Dubai.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa proyek BUMN Tower merupakan inisiatif lama dari Kementerian BUMN, dan bukan bagian dari program yang dikelola atau dibiayai oleh Otorita IKN maupun APBN.
“Hingga saat ini, Otorita IKN menyatakan tidak mendengar adanya kelanjutan pembangunan menara ikonik tersebut,” kata Basuki di Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Dengan hilangnya Kementerian BUMN dalam struktur kabinet baru, wacana mega proyek ini pun praktis berhenti tanpa kejelasan. Tidak ada tindak lanjut resmi, baik dari sisi perencanaan, pembiayaan, maupun investor yang sebelumnya sempat disebut akan terlibat.
Alih-alih mengejar proyek ambisius semacam BUMN Tower, pemerintah kini memusatkan perhatian pada tiga pilar pembiayaan utama IKN, yang dinilai jauh lebih penting dan realistis.
• APBN sebesar Rp 48,8 triliun (hingga 2028) – digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan kompleks Trias Politika (eksekutif, legislatif, yudikatif).
• Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 158,72 triliun – mencakup pembangunan delapan tower hunian ASN dan lebih dari 100 unit rumah dinas.
• Investasi swasta murni senilai Rp 66,3 triliun – untuk membangun hotel, perkantoran, dan kawasan komersial.
Basuki menegaskan, penggunaan APBN dalam proyek IKN harus tepat sasaran dan transparan, sesuai arahan Kementerian Keuangan.
“Kita fokus memastikan pembiayaan yang prudent dan efisien, bukan pada proyek gimmick yang tidak berdampak langsung,” ujar Basuki.
Meski BUMN Tower redup, geliat investasi swasta di IKN justru menunjukkan kemajuan pesat. Beberapa perusahaan besar seperti Pakuwon Group, Vasanta Group, dan Jambu Luwuk Group kini tengah menyelesaikan tahap akhir desain untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Pembangunan direncanakan sudah mulai dilaksanakan sekitar Maret 2026,” ungkap Sudiro Roi Santoso, Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN.
Selain itu, proyek Swiss-Belhotel dan Papua Hotel telah memulai proses land clearing dan groundbreaking.
Kepastian ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, yang memberikan jaminan kepastian hukum dan insentif bagi investor di IKN.
Langkah Otorita IKN yang tidak lagi menyoroti proyek ikonik seperti BUMN Tower mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan: dari simbol kemegahan menuju ekosistem berkelanjutan dan fungsional.
Dengan target pemindahan 4.100 ASN pada awal 2026 dan penyelesaian kompleks Trias Politika pada 2028, IKN diproyeksikan akan tumbuh menjadi pusat pemerintahan yang efisien dan hidup bukan sekadar kota dengan gedung tertinggi.
“Kami ingin memastikan IKN dibangun dengan prinsip kepastian, efisiensi, dan keberlanjutan, bukan sekadar menara simbolis,” tegas Basuki.
BUMN Tower mungkin tinggal cerita, namun arah baru pembangunan IKN menunjukkan satu hal pasti: masa depan ibu kota baru lebih ditentukan oleh substansi, bukan sekadar simbol.
